profesionalisme_dokter

Potret Profesionalisme Dokter dalam Era Universal Health Coverage di Indonesia

Oleh: A.A. Istri Diah Indrasuari

Sehat menurut definisi WHO adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosialyang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Konsep sehat-sakit yang melekat dalam pemikiran masyarakat masih terkesan sempit. Hal ini terlihat dari tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup semakin tinggi seiring perkembangan zaman. Masyarakat yang selalu bermotif material cenderung menghabiskan waktunya untuk bekerja keras lebih dari 8 jam per hari dan bahkan mengabaikan waktu istirahat untuk proses pemulihan kelelahan pasca bekerja sepanjang hari. Kondisi ini tentu tidak ergonomis, mengingat kemampuan manusia memiliki keterbatasan. Menjaga kesehatan sebagai tindakan pencegahan seakan tertutupi oleh silaunya materi. Penyesalan pun akhirnya terjadi saat sudah berada di ujung lelah dan harus mendapat tindakan pengobatan yang bahkan lebih mahal dibandingkan upaya pencegahan yang lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Pola konsumtif masyarakat terhadap pelayanan kuratif menjadi sasaran empuk bagi para oknum yang ironisnya dilakoni oleh praktisi kesehatan. Lantas, bagaimana prinsip keadilan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dapat ditegakkan dalam situasi seperti ini?

Kompleksitas masalah kesehatan masyarakat memicu timbulnya moral hazard pada para tenaga kesehatan, termasuk dokter. Dahulu, profesi dokter sangat dimuliakan karena dianggap sebagai malaikat penyelamat dari Tuhan yang diturunkan ke bumi untuk mengatasi penyakit dan menghilangkan penderitaan manusia. Profesi dokter memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus serta memiliki karakter yang berbudi luhur, bertutur kata yang sopan dan tulus membantu orang tanpa pamrih. Kemuliaan dokter inilah yang menempatkan profesi ini berada pada strata tertinggi dalam status sosial di masyarakat. Namun, zaman telah berganti dan derasnya arus globalisasi secara langsung maupun tak langsung memicu transisi yang merangsang adanya perubahan dalam berbagai sendi kehidupan. Berkaitan dengan ilmu kedokteran, penanganan penyakit kian rumit dan secara otomatis memerlukan sumber daya manusia yang handal dan mampu cepat beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi kedokteran. Namun, hal tersebut tidaklah cukup bila tanpa disertai oleh keluhuran perilaku. Situasi ini mengindikasikan terjadinya degradasi keluhuran profesi dokter.

Hal ini dapat dilihat dari fenomena eksploitasi pasien yang masih sering terjadi, seperti penentuan biaya konsultasi yang terlalu mahal baik saat praktik di rumah sakit maupun saat praktik pribadi bahkan menganjurkan pasien untuk menjalani berbagai prosedur pemeriksaan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kebutuhan pasien sehingga mengharuskan pasien mengeluarkan biaya out of pocket dalam jumlah yang besar. Terkadang beberapa penyakit secara indikasi medis sebenarnya tidak memerlukan antibiotik untuk proses penyembuhannya. Tapi untuk beberapa kasus, dokter justru memberikan resep yang mengharuskan pasien untuk meminum antibiotik. Sungguh ironis jika keadaan ini masih tetap berlangsung, mengingat kasus resistensi antibiotik yang terus meningkat sehingga akan merangsang peningkatan dosis antibiotik yang dalam jangka panjang akan membahayakan kondisi pasien. Kondisi ini bertentangan dengan Undang Undang No. 36 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau (Kemenkes RI, 2012). Minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai besaran tarif pelayanan kesehatan menyebabkan terjadinya asymmetric information dan memicu timbulnya Supply Induced Demand, yaitu pemberian pelayanan yang melebihi kebutuhan pasien sehingga terjadi peningkatan biaya kesehatan. Pelayanan yang terkesan money oriented ini sungguh mencederai kemuliaan profesi dokter saat ini.

Ditinjau dengan alur pemikiran retrospektif, akar permasalahannya terletak pada dilema profesi dokter yang di satu sisi perlahan telah memasuki dimensi ruang pranata sosial yang segala sesuatunya dipandang secara materi, sehingga harus mencederai kemuliaan profesi ini. Di sisi lain, dokter harus tetap berdedikasi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Bukan perkara mudah bagi seorang dokter dalam merintis karirnya karena cukup menguras pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang tinggi. Sejak awal, seseorang harus memiliki prestasi yang cemerlang agar berhasil masuk ke fakultas kedokteran. Kemudian saat duduk di bangku perkuliahan, mahasiswa kedokteran harus siap pandai mengatur waktu untuk belajar, praktikum dan hal lainnya serta mengorbankan waktu tidur di malam hari untuk berjaga. Setelah lulus dari fakultas kedokteran, para dokter muda dihadapkan dengan tantangan di lingkungan kerja yang serba kompetitif. Ditambah lagi tuntutan masyarakat yang mengharuskan mereka untuk bekerja secara sempurna, berperilaku ramah, memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, selalu meng-up date ilmu kedokteran dan tentunya tidak boleh sampai melakukan kesalahan (malapraktik), walaupun tanpa disengaja. Karena bila sampai hal itu terjadi, maka jeratan hukum pun harus siap diterima dan tentu akan mengancam profesi dan kehidupannya.

Masih segar di ingatan kita tentang kriminalisasi dokter yang terjadi beberapa waktu silam. Kejadian ini turut mengundang simpati dari seluruh dokter yang terhimpun dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ketika dokter sudah melakukan segala pemeriksaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) namun di suatu keadaan dihadapkan dengan kondisi pasien yang tak dapat diprediksi dan berimplikasi pada keselamatan pasien, maka nasib dokter pun berada di ambang ketidakpastian. Dokter selalu dituntut untuk dapat menyelamatkan nyawa pasien, namun tetap hanya Yang Maha Kuasa yang menentukan takdir umatnya. Tetapi mungkin tidak semua orang dapat menerima kenyataan tersebut. Mereka pun meragukan profesionalisme dokter dalam menangani pasiennya. Kepercayaan masyarakat terhadap kredibiltas dokter pun seolah luntur pada saat itu. Mengembalikan kepercayaan masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka, dokter pun harus siap berani mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya agar kasus tersebut tidak terjadi berlarut-larut dan pemerintah juga harus dapat bertindak sebagai mediator yang menjembatani hubungan sosial antara dokter dengan masyarakat agar masing-masing pihak mendapat keadilan.

Serangkaian fakta tersebut mengisyaratkan masyarakat sangat membutuhkan perhatian yang tulus dari dokter dengan harapan mampu menyembuhkan penyakit yang dideritanya, bukan dipandang sebagai alat pencetak uang. Dokter pun memiliki naluri kemanusiaan yang tinggi dan juga ingin keberadaannya dihargai di mata masyarakat. Tidak semua dokter hanya fokus pada money oriented. Banyak pula dokter di luar sana yang rela merantau dan tulus mengabdi untuk menyelamatkan jiwa sejuta umat di pelosok negeri ini walaupun ia harus mampu bertahan hidup dalam segala keterbatasan dan jauh dari kenikmatan kota. Kemuliaan dan keluhuran profesi dokter akan selalu ada sepanjang dokter benar-benar memaknai profesinya sebagai tugas yang mulia dan bukan semata-mata hanya mengejar materi. Apalagi secara nasional, rasio satu dokter praktik umum melayani 3000 orang dan redistribusi dokter ke daerah-daerah yang membutuhkan pantas memperoleh apresiasi tinggi. Ditambah pula Indonesia yang menargetkan pencapaian Universal Health Coverage melalui penerapan Jaminan Kesehatan Nasional. Maka, kesiapan dokter akan dipertaruhkan karena setiap dokter yang bertugas baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta harus siap melayani masyarakat secara professional tanpa membeda-bedakan status sosialnya. Sebab pembiayaan kesehatan telah diatur oleh suatu badan hukum yang berwenang, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah terjadinya catastrophic expenditure dan menjamin masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan bermutu dan memadai dengan biaya yang wajar dan terkendali, bukan “terserah dokter” atau “terserah rumah sakit”. Fasilitas kesehatan yang dibayar secara prospektif, yaitu dengan cara kapitasi dan CBG (Casemix Based Group), menjadi tantangan bagi profesi ini karena mengharuskan dokter dan rumah sakit untuk memberi pelayanan efisien namun tetap menjaga kualitas layanannya.

Menjadi suatu tugas besar bagi dokter dan tenaga kesehatan lain beserta sektor terkait untuk saling bahu-membahu dalam memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang telah “usang” dan meregenerasikannya menjadi sistem pelayanan kesehatan yang lebih terpadu dan berkelanjutan demi merealisasikan percepatan Universal Health Coverage di Indonesia yang sedang berjalan dari awal tahun 2014 dan ditargetkan tercapai di tahun 2019 dengan tujuan utama yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Daftar Pustaka

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2012. “Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.” Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

CATATAN: Tulisan ini adalah Juara 2 dalam Lomba Esai dalam rangka HUT IDI ke-64 (2014)

Leave a Comment